Pengembangan Alat Ukur Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara

Main Article Content

Muhammad Bambang Firdaus

Abstract

Situs web sebagai media yang paling umum di gunakan untuk implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) belum sepenuhnya memberikan informasi yang di butuhkan oleh masyarakat dan belum ada cara mengukur kinerja KIP pada situs web. Perlu ada cara mengukur KIP, dalam hal ini pada media situs web. Perkembangan e-government oleh pemerintah daerah juga di lakukan oleh salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara (Kukar). Kukar memiliki total 110 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 76 SKPD di antaranya telah memiliki situs web guna menyebar luaskan informasi.  Penilaian ini bukan jadi alat ukur yang komprehensif tapi efektif dalam komparasi dan swa penilaian kinerja KIP pada situs web. Hasil pengukuran pada semua situs web yang aktif di Kukar, menunjukkan kinerja KIP masuk dalam kategori baik. Hanya saja untuk memenuhi ketentuan yang ada pada UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Kukar harus lebih berbenah untuk mengaktifkan situs-situs web SKPD yang belum aktif, bahkan yang belum memiliki websites diusahakan agar KIP termaktub pada konten dalam situs web tersebut.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

[1] J. Hamidi, “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah 1 ( Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik ),” vol. 18, no. 3, pp. 336–363, 2011.
[2] R. D. Prabowo, “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance ( Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang ),” Statew. Agric. L. Use Baseline 2015, vol. 1, pp. 1–33, 2015.
[3] R. D. Anggraini, “Transparansi , Partisipasi , dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya,” vol. 1, pp. 201–208, 2013.
[4] N. Yavuz and E. W. Welch, “Factors affecting openness of local government websites: Examining the differences across planning, finance and police departments,” Gov. Inf. Q., vol. 31, no. 4, pp. 574–583, 2014.
[5] B. W. Wirtz and V. Rieger, “Model of Citizen Perceptions,” 2016.
[6] J. C. Bertot, P. T. Jaeger, and J. M. Grimes, “Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies,” Gov. Inf. Q., vol. 27, no. 3, pp. 264–271, 2010.
[7] J. Henkel, S. Schöberl, and O. Alexy, “revealing in open innovation,” Res. Policy, 2013.
[8] M. K. Biddinika, R. P. Lestari, B. Indrawan, K. Yoshikawa, K. Tokimatsu, and F. Takahashi, “Measuring the readability of Indonesian biomass websites: The ease of understanding biomass energy information on websites in the Indonesian language,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 59, pp. 1349–1357, 2016.
[9] B. Ellsworth, H. Patel, and A. F. Kamath, “Assessment of Quality and Content of Online Information About Hip Arthroscopy,” Arthrosc. J. Arthrosc. Relat. Surg., pp. 1–8, 2016.
[10] W. H. Delone and E. R. Mclean, “Information Systems Success : The Quest for the Dependent Variable,” no. August 2015, 1992.